Menu Tutup

Politik Hindia Belanda Terhadap Umat Islam Indonesia

Adalah Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, yang telah memberikan dasar penentukan sikap Pemerintah Belanda terhadap rakyatnya yang 85% ber-Agama Islam itu. Setelah beberapa lama menyelidiki keadaan di Turki, dan setelah beberapa tahun pula tinggal di Mekah dengan nama ‘Abdul Ghafar, tinggal pula di Indonesia ini bertahun-tahun sebagai Penasihat Pemerintah, dapatlah Prof. Snouck tersebut memberi tuntunan politik menghadapi orang Islam di Indonesia ini atas 3 dasar yang penting, yang tahan uji, yaitu:

(a) terhadap urusan ‘ubudiyah, Pemerintah harus memberi kemerdekaan yang seluas-luasnya dan yang sejujur-jujurnya.

(b) terhadap kepada urusan muamalah ia harus menghormati; akan adanya instelling-instellin yang sudah ada, sambil memberi kesempatan untuk berjalan berangsur-angsur ke arah kita (Pemerintah Belanda), malah yang demikian itu harus diajak dan digemarkan;

(c) terhadap kepada urusan yang berhubung dengan politik, harus Pemerintah menolak dan memberantas cita-cita dan kehendak-kehendak yang bersifat Pan-Islamisme, yang wujudnya hendak membukakan pintu bagi kekuatan-kekuatan asing untuk mempengaruhi perhubungan Pemerintah Belanda dengan rakyatnya orang Timur”.

Syahdan, terhadap caranya Pemerintah Belanda yang sekarang ini menjalankan “Islam politiek” inilah, Prof. G. H. Bousquet, Guru Besar dalam Ilmu Hukum Islam di Aljazair itu, telah mengemukakan kritik-kritiknya, yang sekarang ramai diperbincangkan dalam kalangan politisi dan orang-orang yang ahli tentang kebijaksanaan permerintahan jajahan (Koloniaal Tiydschrift: Maart dan Mei; P. Y. Gerke; Nederlandsche Koloniale Politiek van de 20 ste eeuw”, A.I.D. dan lain-lain).

Prof. G. H. Bousquet tersebut datang melawat ke Indonesia ini dan tinggal di sini 6 bulan lamanya. Sekembalinya di Aljazair diterbitkannya dua buah buku yang kita sebutkan diatas tadi, yaitu buku: Introduction a l’Etude de l’Islam Indonesien” dan “La Politique Musulmane et Coloniale des Pays Bas”.

Bukan maksud kita disini akan memperbincangkan isi kitab tersebut dengan agak luas, tetapi cukup kita ambil dua-tiga keberatan Guru Besar tersebut yang besar-benar saja:

(1) Terhadap kepada pergerakan yang bersifat keagamaan semata-mata, Pemerintah, — katanya —, bersikap tidak mau tahu dan meremehkan saja. Terhadap aliran yang bersifat sosial dan etis, Pemerintah hanya sekedar menunjukkan sukanya saja, padahal, —katanya —, harus didorong dan digemarkan.

(2) Adapun terhadap “aliran kaum muda” dalam lapangan politik, Prof. Bousquet melukiskan dengan satu perkataan: “ajaib” (incomprehensible). Yakni Prof. Bousquet tidak mengerti kenapakah Pemerintah Belanda terlampau memperlihatkan muka manisnya terhadap kepada aliran ini. Kenapakah Pemerintah Belanda amat membukakan pintu bagi pengaruh-pengaruh yang datang dari negeri “Arab yang modern.” Tidakkah dikuatiri bahaya Pan-Islamisme yang diperingatkan oleh Snouck Hurgronje?

Kenapakah Pemerintah amat menghampiri perkumpulan Islam dan seolah-olah dengan itu merasa akan lebih mudah melawan pergerakan-pergerakan yang berdasar kebangsaan? “Perbandingkanlah sikap Pemerintah terhadap kepada “Muhammadiyah” dan “Taman Siswa” niscaya akan terlihatlah, — kata Prof. Bousquet —, garisan-garisan besar dari politik Pemerintah Belanda yang “pro-lslam” dan “anti-nasional”!